LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, secara resmi membuka Temu Karya Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Konawe, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan berskala nasional tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para kepala desa dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Konawe yang dinilai berhasil memanfaatkan berbagai program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam membaca dan memanfaatkan peluang dari program pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan global yang saat ini masih dipengaruhi dinamika geopolitik dunia.
“Kita mengharapkan seluruh pimpinan daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dibutuhkan daerah masing-masing,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia menilai Konawe merupakan salah satu daerah yang mampu menerjemahkan berbagai program nasional menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu indikatornya terlihat dari kontribusi Konawe dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan luas areal persawahan yang mencapai hampir 40 ribu hektare, Konawe menjadi salah satu daerah penopang produksi beras nasional.
“Saat ini stok beras Bulog mencapai sekitar 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Salah satu kontribusinya berasal dari Kabupaten Konawe. Karena itu masyarakat Konawe patut berbangga,” katanya.
Selain sektor pertanian, Wamendagri juga menyoroti potensi besar Konawe di bidang perikanan dan kelautan yang dinilai dapat terus dikembangkan melalui berbagai program nasional, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mampu memutus ketergantungan terhadap tengkulak sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Bupati Konawe, pelaksanaan MBG di daerah tersebut telah mampu menggerakkan ekosistem ekonomi masyarakat lokal.
“Artinya pimpinan daerah di Konawe cerdas dalam memanfaatkan program strategis nasional yang saat ini terus digulirkan pemerintah,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Wamendagri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tetap fokus mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui implementasi delapan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan target pembangunan tersebut.
“Tidak ada satu pun Asta Cita yang tidak berkaitan dengan desa, karena semua berawal dari desa,” tegasnya.
Menurutnya, Asta Cita tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait pelaksanaan Temu Karya Nasional, Akhmad Wiyagus menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan Asta Cita ketiga, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Ia menilai forum tersebut menjadi wadah strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa di seluruh Indonesia.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarwilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kita tidak perlu malu belajar dari desa yang sudah berhasil. Forum ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman,” katanya.
Di akhir sambutannya, Wamendagri menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan fasilitasi berbagai program pembangunan.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika kedua fungsi ini berjalan selaras, maka cita-cita pembangunan akan terwujud dengan baik dan kapasitas aparatur desa akan terus meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Red/Admin).
