Sidak RSUD Konawe, Bupati Tegaskan Pelayanan BPJS Harus Dipermudah

  • Share

LINTASSULTRA.COM | KONAWE – guna memastikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.

Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi langsung penanganan pasien, fasilitas perawatan, kelayakan bangunan, pendingin ruangan, ketersediaan air bersih, serta pelaksanaan program BPJS Kesehatan, Selasa (8/4/2025).

Dalam sidak tersebut, Bupati Yusran Akbar didampingi oleh Direktur RSUD Konawe, dr. H. Abdul Rahman Matta, M.Kes dan Humasnya, dr Abdianto dan jajaran terkait. Bupati Yusran meninjau sejumlah ruangan, termasuk ruang rawat inap, IGD, laboratorium, serta sarana pendukung lainnya.

Bupati juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah staf dan pasien beserta keluarganya untuk mendengar keluhan maupun masukan terkait pelayanan rumah sakit.

“Saya ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik sesuai standar. Fasilitas kesehatan harus memadai, mulai dari kebersihan, pendingin ruangan, air bersih dan ketersediaan obat, hingga proses administrasi dan pelayanan BPJS,” tegas Yusran Akbar.

Beberapa poin yang menjadi perhatian Bupati antara lain, Pelayanan BPJS. Bupati Yusran meminta pihak rumah sakit mempermudah akses BPJS tanpa diskriminasi.

Selain itu, Ia juga memeriksa kondisi bangunannya dan memerintahkan perbaikan infrastruktur yang rusak agar nyaman bagi pasien.

Termasuk ketersediaan air bersih, penyejuk ruangan harus diprioritaskan untuk mendukung kenyamanan dan sanitasi rumah sakit. Dan tentunya, ketersediaan stok obat dan alat kesehatan menjadi perhatiannya agar tidak mengganggu pengobatan pasien.

Kepala RSUD Konawe, dr. H. Abdul Rahman Matta, M.Kes menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti temuan selama sidak. “Kami akan koordinasi dengan pemkab untuk peningkatan sarana dan SDM guna pelayanan yang lebih optimal,” ujarnya.

Sidak ini diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab Konawe dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. (*)

  • Share
Exit mobile version