LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, kembali menjadi sorotan. Kali ini, persoalan mencuat setelah puluhan pekerja lokal diduga dikeluarkan dari pekerjaan tanpa disertai konfirmasi maupun penjelasan yang jelas dari pihak pengelola.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Konsorsium Insan Pergerakan Sulawesi Tenggara (KIP SULTRA). Melalui Ketua Bidang Investigasi, Muh. Ivan, KIP SULTRA menyoroti kebijakan pemberhentian puluhan pekerja lokal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak pengelola.
KIP SULTRA mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut. Pasalnya, para pekerja lokal yang sebelumnya ikut berkontribusi dalam menjalankan aktivitas pelayanan di SPPG Tamesandi Uepai justru harus kehilangan pekerjaan tanpa memperoleh penjelasan yang transparan mengenai alasan pemberhentian mereka.
Menurut KIP SULTRA, persoalan ini bukan sekadar masalah internal pengelola, melainkan menyangkut nasib ekonomi puluhan masyarakat lokal yang menggantungkan mata pencaharian dari pekerjaan tersebut.
Tidak hanya persoalan ketenagakerjaan, SPPG Tamesandi Uepai juga disebut sebelumnya pernah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pemenuhan gizi anak. Catatan tersebut semakin menambah perhatian terhadap tata kelola dan pelaksanaan program di lingkungan SPPG tersebut.
KIP SULTRA menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan standar pelayanan, kualitas makanan, transparansi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa justru menyisakan persoalan, baik dalam aspek pemenuhan gizi anak maupun perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.
Melalui Muh. Ivan selaku Ketua Bidang Investigasi, KIP SULTRA mendesak instansi terkait agar segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG Tamesandi Uepai.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pemenuhan gizi anak telah sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus menelusuri dasar pemberhentian puluhan pekerja lokal serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
KIP SULTRA secara tegas mendesak agar SPPG Tamesandi Uepai ditutup total apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran serius dan pengelola tidak mampu mempertanggungjawabkan tata kelola maupun pelaksanaan operasionalnya sesuai ketentuan yang berlaku.
KIP SULTRA menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat. Keberadaan SPPG semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan persoalan baru yang merugikan pekerja lokal maupun mengabaikan kualitas pemenuhan gizi anak.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalan pemenuhan gizi anak dan nasib puluhan pekerja lokal tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Program pemerintah harus dijalankan dengan tanggung jawab, transparansi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” demikian sikap yang perlu ditegaskan KIP SULTRA.
KIP SULTRA juga meminta pihak pengelola SPPG Tamesandi Uepai untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
Sementara itu, Mitra dan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Tamsar Licia memberikan penjelasan terkait kebijakan penyesuaian jumlah tenaga kerja dari sebelumnya 47 orang menjadi 33 orang.
Kata dia, kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) terbaru dari Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 yang mengatur salah satunya “Ketentuan jumlah karyawan SPPG berdasarkan jumlah Penerima Manfaat (PM)”.
Tamsar menjelaskan, berdasarkan ketentuan baru tersebut, SPPG dengan jumlah Penerima Manfaat dengan range 2.000- 2.499 PM ketentuannya yaitu jumlah relawan min. 33 orang, dengan memperhatikan ketentuan dan kebutuhan Biaya operasional yang telah ditentukan yakni max. Rp. 3.000/PM, tentunya penggunaan dana tersebut akan berbeda setiap daerah, diperkotaan dan di pedesaan.
Ia mengungkapkan, jumlah Penerima Manfaat di SPPG Uepai saat ini tercatat sebanyak Kurang Lebih 2.400 orang. Dengan demikian, jumlah Relawan yang dibutuhkan sesuai ketentuan tersebut sebanyak 33 orang dari total 47 karyawan yang sebelumnya bekerja.
Sebelum mengambil keputusan, pihak Yayasan, Mitra dan Ka. SPPG mengaku telah mengumpulkan seluruh karyawan melalui undangan via grup whatsapp relawan di hari sabtu tanggal 7 November 2026 pukul 11.00 di SPPG Uepai Tamesandi untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Dikarenakan peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2026.
Dalam pertemuan itu, bersama para karyawan membahas mekanisme penyesuaian tenaga kerja hingga akhirnya disepakati bahwa 33 orang tetap bekerja, sedangkan 14 karyawan lainnya ditempatkan dalam relawan pengganti. Pengelola juga mengungkapkan bahwa 14 karyawan yang masuk dalam daftar relawan pengganti tersebut merupakan pekerja yang sebelumnya memiliki catatan evaluasi atau rapor merah.
Namun disampaikan juga bahwa mekanisme penentuan Penerima Manfaat melalui SPS3 telah diajukan ke BGN Pusat, kita berdoa semoga cepat disetujui dan nantinya Jumlah Penerima Manfaat (PM) akan bertambah lebih dari 2.500 PM sehingga berdasarkan ketentuan jumlah PM dalam range 2.500 – 2.999 maka jumlah relawan yaitu 42 orang
Pihaknya menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, melainkan penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan aturan terbaru dari pemerintah pusat.
“Kami tidak memecat mereka secara sepihak. Tapi kami shift-kan. Dan semua SPPG akan seperti itu karena sudah keputusan dari pusat” tandasnya.
Yayasan dan Mitra berharap seluruh relawan dapat memahami kebijakan tersebut karena penyesuaian jumlah relawan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menunggu persetujuan SPS3.(Red/Inal)
