LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Latoma Jaya, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi menyurat kepada Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
BPD Latoma Jaya meminta kepada koordinator TAPM agar mengganti seluruh pendamping desa karena dinilai tidak bekerja secara profesional.
Salah satu anggota BPD Latoma Jaya, Hotma menuturkan, surat tersebut telah masuk ke koordinator TAPM 28 Desember 2022 lalu yang dimana surat itu telah disetujui oleh ketua BPD dan dua orang anggotanya.
Kata dia, surat tersebut dilayangkan, karena melihat kinerja yang dilakukan oleh pendamping desa yang kurang maksimal dan dinilai tidak profesional dalam mengawasi setiap program yang telah disepakati saat Musyawarah Desa (Musdes).
Sehingga, menurut Hotman, pendamping yang saat ini bertugas di Desa Latoma Jaya tidak memiliki integritas guna membangun desa.
Selain itu, Hotma juga mengeluhkan terkait keberadaan anggota BPD di latoma Jaya yang seakan-akan sebagai pelengkap yang dimana setiap kegiatan desa pihaknya sama sekali tidak dilibatkan oleh Pemerintah Desa.
Lebih jauh, Hotma mengungkapkan jika setiap meminta laporan pertanggung jawaban dari Kepala Desa (Kades) Latoma Jaya, namun mereka tidak di indahkan.
Bahkan menurut informasi yang didapat, Kades Latoma Jaya berencana untuk mengganti anggota BPD yang telah mendapatkan SK dari Bupati.
“Kami tanya, kenapa harus di ganti, ini SK bupati, dia bisa ganti aparat desa karna itu SK melalui dia,” tutur Hotma, Rabu (28/12/2022) lalu.
Sementara itu, ditempat yang sama Wahidin yang juga anggota BPD Latoma Jaya menjelaskan pihak anggota BPD sebenarnya tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang terjadi di Desa Latoma Jaya, namun pihaknya telah menerima beberapa keluhan masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat beranggapan bahwa Pemdes Latoma Jaya ‘bersekongkol’ dengan Pendamping Desa dan anggota BPD.
“Keluhan masyarakat sudah banyak, termasuk BLT juga ada potongan,” ungkapnya.
Lanjut Wahidin, jika dibutuhkan, dari 12 penerima BLT terdapat salah satu warga yang siap memberikan keterangan terkait pemotongan penerima manfaat tersebut yang dilakukan oleh oknum Pemdes Latoma Jaya.
Lebih jauh Wahidin membeberkan, selain BLT, pengadaan KWH yang merupakan program Desa juga menuai polemik. Pasalnya beberapa warga diperintahkan agar memasang KWH terlebih dahulu.
“Pengadaan KWH sudah dirapatkan dalam Musdes bahwa yang siap memasang KWH dia pake dananya dulu, nanti keluar DD baru di tutupi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Latoma Jaya saat diwawancara, Jumat (13/1/2023) Mansur menjelaskan terkait pernyataan salah satu anggota BPD mengenai tidak dilibatkannya Itu tidak benar, karna setiap ada kegiatan desa, pihak BPD selalu diberitahu.
“Bahkan saya sendiri yang memberitahu untuk ikut hadir dalam rapat,” ujar Mansur.
Selain itu, mengenai isu dirinya bakal mengganti anggota BPD, Mansur menerangkan bahwa ia sama sekali tidak berwenang melakukan hal itu karena keberadaan BPD itu berdasarkan hasil pemilihan dan SK dikeluarkan oleh Bupati.
Sedangkan masalah program pengadaan KWH, dirinya tidak mengakui jika pernah berjanji akan mengganti dana hasil pemasangan kwh yang dilakukan beberapa 44 KK melainkan pendamping yang berbicara seperti itu karena melihat warga tersebut memasang KWH tanpa koordinasi dari Kades Latoma Jaya.
Terlebih lagi, lanjut Mansur, terdapat beberapa KK yang memasang KWH melalui kontraktor lain.
“Kwh belum keluar dananya mereka sudah pasang dan ada 22 orang yang pasang lewat kontraktor lain. Jadi anggaran itu kita alihkan ke program pengadaan kopi di perubahan,” jelas Mansur.
Sedangkan untuk isu pemotongan BLT yang dilakukan Kades Latoma Jaya, ia menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Bahkan dia mengungkapkan jika ada beberapa orang yang menyediakan uang sebagai rasa terima kasih warga, namun dia menolaknya.
“Jika memang saya lakukan hal itu, coba panggil siapa orangnya supaya kita dengar langsung penjelasannya,” tutup Mansur.(Red/Inal).
