LINTASSULTRA.COM | KONUT – Sebagai langkah awal untuk mencegah ketahanan terhadap bencana alam di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar rapat koordinasi internalisasi Penanggulangan Bencana dalam Rencana Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2022 pada, Selasa (6/7/2021).
Rapat Internalisasi kebijakan Ranwal RPJMD Kabupaten Konut yang digelar di salah satu hotel di Kendari dan dihadiri langsung oleh Bupati konut H. Ruksamin, Wakil Bupati Konut H. Abu Haera dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Konut.
Rapat yang digelar secara Virtual itu diikuti langsung oleh dari Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dan 10 deputi lainnya serta beberapa lembaga terkait tentang Ketahanan Bencana yang akan tertuang dalam RPJMD.
Hal tersebut merupakan program pertama di Indonesia yang baru mulai dilaksanakan oleh Pemkab Konut dan dapat menjadi contoh untuk seluruh kabupaten di Indonesia yang rawan akan bencana alam.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut, Kemenko PMK telah mencatat enam poin penting yakni :
- Apresiasi kepada Pemkab Konut yang telah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan ketahanan bencana serta Kementerian/Lembaga yang telah memberikan Masukan berarti.
- Perlu adanya penajaman kebijakan daerah dalam ketahanan bencana hingga level desa, kebijakan ketahanan bencana perlu di elaborasi meliputi penguatan ketahanan bencana non alam, penguatan manajemen kedaruratan dan pasca bencana serta penguatan perlindungan kelompok rentan ketika terjadi bencana.
- RPJMD Konawe Utara di bidang ketahanan bencana juga perlu memedomani rencana induk penanggulangan Bencana (RIPB), Renas PB, kajian rawan bencana dan standar minimum pelayanan(SPM) sub-urusan Bencana sehingga strategis yang dihasilkan lebih komprehensif.
- Perencanaan ketahanan bencana harus didukung dengan membuka peluang keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media seluas-luasnya sebagai wujud collaborative governance dan penta helix.
- Dalam hal ketahanan bencana yang dapat meningkatkan daya saing daerah, perlu ada strategi alternatif pembiayaan penanggulangan bencana serta pengurangan resiko bencana yang melibatkan UMKM dan dunia usaha.
- Konawe Utara dapat menjadi role model pengarus utama isu kebencanaan dilevel daerah dan dapat menjadi contoh yang dapat diangkat dalam event internasional seperti GPDRR.
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, BNPB dan Kemenko PMK akan mendampingi terus perencanaan ketahanan bencana di Konawe Utara.
Perlu diketahui, dari semua hasil Rapat Koordinasi yang telah dilakukan merupakan terobosan baru dalam daerah RPJMD terkait ketahanan bencana. (Red/LS).
