LINTASSULTRA.COM | KONUT – Bupati Konawe Utara (Konut) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sulawesi Tenggara (Sultra) di Bau-bau Kabupaten Buton, Senin (28/3/2022).
Rakor dengan tema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana”, dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Buton.
Rakor di buka langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Korem 143/HO, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sultra, Wakil Walikota Bau-bau, Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Bupati Buton, Bupati Muna Barat, Bupati Kolaka, Bupati Kolaka Timur, Wakil Bupati Wakatobi, Sekretaris Daerah se-Sultra dan para Kalak BPBD se-Sultra dan jajarannya masing-masing.
Dalam sambutannya, Ali Mazi mengatakan Penanggulangan bencana adalah hal yang serius untuk ditangani. Harus ada pelatihan evakuasi. Budaya kerja harus responsif dan antisipatif. Pembangunan harus berorientasi tangguh bencana. Jelasnya.
Kata Ali Mazi, wilayah Sultra memiliki karakteristik arus khusus, sehingga menjadi daerah rawan bencana seperti gempa, banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain.
Ia berharap dan menghimbau agar di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sultra melakukan edukasi pencegahan bencana.
“Seluruh kabupaten kota harus saling koordinasi dan kolaborasi, mulai pra bencana, penanganan hingga pasca bencana. Harus ada pelatihan simulasi evakuasi dan penanganan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB RI Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., dalam sambutannya mengatakan kondisi dan keadaan bangsa secara geologis terletak pada pertemuan dua lempeng bumi serta dua perubahan musim cuaca yang panjang sehingga sangat rentan terhadap berbagai macam musibah bencana yang dapat menimpa masyarakat bangsa Indonesia.
“BNPB di pusat dan BPBD di daerah adalah komando untuk menjalankan sistem kinerja antisipasi dan penanggulangan bencana, untuk itu agar dalam Rakor ini dapat tertata kembali sistem kebijakan untuk penanganan bencana,” jelasnya.
Lanjut Lilik Kurniawan, peran dan kewenangan secara horizontal antara BPBD dan OPD yang ada yakni mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi dan pendana sehingga mendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan menciptakan rasa aman.
Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan diskusi dan Talkshow dengan moderator dari pengajar asal Universitas Haluoleo dengan pemateri oleh Gubernur Sultra, Sestama BNPB RI, Kajati Sultra, Danrem 143/HO, Bupati Buton dan Tenaga Ahli/Akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi ITB.
Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin melalui kesempatan diskusi menyampaikan di wilayah Konawe Utara juga terdapat sesar patahan, di mana di sepanjang jalan nasional yang berada di wilayah Konawe Utara sering terjadi patahan sehingga membutuhkan kewaspadaan.
“Di jalan nasional di wilayah kami sering patah, karena sesar yang aktif. Sehingga pada keterlibatan semua stakeholder khususnya pelaku usaha, sehingga secepatnya dikeluarkan aturan khususnya bagi perusahaan yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak. Sebab setiap terjadi bencana Pemerintah yang selalu hadir memberikan bantuan (rumah, makanan, dll) untuk menyelamatkan mereka”. Bebernya.
Melalui kesempatan itu pula Bupati juga menyampaikan kepada Sekretaris Utama BNPB RI bahwa sejak 3 tahun pasca terjadi bencana banjir Pemerintah Daerah Konawe Utara telah menyiapkan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terkena dampak musibah banjir tahun 2019. (Red/LS).
