Skandal Proyek Pagar dan Timbunan, KPU Konawe Diperiksa KPU Provinsi

  • Share

LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Lima Komisioner KPU Konawe, dibawah komando Ketua Wike, telah menjalani pemeriksaan maraton oleh tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat (4/7/2025) kemarin.

Pemeriksaan ini dibenarkan oleh seorang sumber anonim yang enggan disebutkan namanya, pada Sabtu (5/7). Ia menjelaskan jika lima komisioner sudah dipanggil kemarin ke KPU Provinsi Sultra terkait dugaan korupsi pekerjaan pagar dan timbunan. Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya skandal serius di tubuh KPU Konawe.

Mereka dicecar terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pagar dan timbunan di lingkungan KPU Konawe yang nilainya disinyalir tak proporsional dengan hasil pengerjaan, serta menyalahi mekanisme yang seharusnya.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media menyebutkan bahwa kelima komisioner tersebut diinterogasi mendalam mengenai kronologi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan proyek yang belakangan menjadi sorotan tajam publik.

Selain tidak melalui proses lelang, pengadaan pagar juga sebelumnya tidak memiliki Rancangan Anggaran Belanja (RAB), kontrak kerja, dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam aturan pengadaan barang dan jasa pada lembaga negara.

Dari kasus ini muncul dugaan konflik kepentingan yang melibatkan pihak kontraktor dan Ketua KPU Konawe, Wike. Namanya menjadi fokus utama dalam rentetan pemeriksaan ini, mengisyaratkan dugaan keterlibatannya lebih dalam.

Upaya awak media untuk menghubungi Ketua KPU Provinsi, Suprihaty Prawaty Nengtias melalui sambungan telepon maupun pesan whatsapp tak membuahkan hasil, meskipun indikasi menunjukkan nomor tersebut aktif dan pesan telah terbaca.

Dugaan korupsi ini mencuat ke permukaan setelah adanya aduan dari masyarakat dan beberapa pihak yang merasa janggal dengan pengerjaan proyek tersebut ke Kejaksaan Negeri Konawe.

Bukan hanya itu, kasus lain yakni dugaan adanya deposito anggaran Pilkada Konawe, dikuatkan dengan aksi demonstrasi sejumlah PPS dan Sekretariat PPS di Kantor KPU Konawe yang menuntut pembayaran honorarium yang sudah tiga bulan lamanya belum dibayarkan.

Kasus dugaan penyelewengan jabatan dan dugaan korupsi ini menjadi perhatian publik, selain aksi dan pelaporan resmi yang dilakukan sejumlah aktivis di Kabupaten Konawe, hingga saat ini mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta pun sudah beberapa kali menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung dan KPU RI.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua KPU Konawe, Wike, maupun keempat komisioner lainnya terkait pemeriksaan yang mereka jalani. (Red/Tim).

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *