LINTASSULTRA.COM | Konawe – Dr. H. Ardin S, Sos M, Si selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe beserta seluruh anggotanya sepaham serta mendukung keputusan Bupati Konawe terkait penolakan masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Dari hasil diskusi bersama anggota DPRD Konawe usai rapat pembahasan honor aparat desa yang belum terbayarkan selama 18 bulan pada kamis (30/4/2020), H.Ardin mengatakan, seandainya tidak terkendala dengan pandemi Covid-19, anggota DPRD segera melakukan pengecekan langsung di lapangan.
H. Ardin membenarkan dugaan atau alibi Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa beberapa waktu lalu bahwa ada kemungkinan TKA asal cina itu memasuki wilayah Konawe melalui jalur laut karena semua jalur penerbangan ditutup.
“500 TKA yang akan datang di morosi itu aneh kan ,yang kemarin saja 49 orang itu sikap kita sebagai DPRD ingin semua TKA dideportasi . 49 orang ini saja sampai sekarang belum pulang berarti mereka sudah kerja kan walaupun data yang kami peroleh mereka mengunakan visa wisata,”terangnya.
Pernyataan dukungan tersebut sebagai sikap Ketua dan seluruh anggota DPRD Konawe secara kelembagaan terhadap keputusan Bupati Konawe yang pro kepentingan serta kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga menolak 500 TKA asal Cina tersebut.
Dikatakan, untuk menghindari terjadinya polemik sebaiknya, pemerintah pusat yang merekomondasikan TKA asal Cina tersebut memasuki wilayah Konawe agar disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah setempat agar pemerintah dapat mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat dan pihak perusahaan.
Alasannya karena situasi saat ini tidak memungkinkan akibat maraknya penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin meresahkan masyarakat Konawe serta adanya keputusan pemerintah pusat tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB).
Ketua DPRD mewakili seluruh lapisan masyarakat konawe sangat menyayangkan tindakan pemerintah pusat. Karena itu baik secara pribadi maupun kelembagaan H. Ardin menolak rencana masuknya 500 TKA asal cina tersebut.
“Sistem seperti apa ini. Kami juga bingung kok pekerja lokal sudah banyak yang di rumahkan tapi mereka seenaknya masuk, jadi kami sangat sepakat dan mendukung keputusan bupati untuk menolak mengenai kedatangan 500 TKA ini,” tutup Ardin.( Red/Inal)
