LINTASSULTRA.COM | BUTUR – Pelaksana tugas (Plt) Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Butur), Drs. Rohani Hasan di duga menyelewengkan dana perjalan dinas sejumlah staf di instansi yang dipimpinnya.
Perilaku sewenang-wenang yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dengan dalih memperkaya diri sendiri itu dibeberkan oleh ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Sardoni, Sp.
Sardoni berani mengungkap perlakuan tidak terpuji sang Plt Kadis itu lantaran kecewa karena beberapa kali dihubungi untuk dimintai klarifikasi mengenai jalan keluar penyelesaian masalah penyelewengan dana SPPD stafnya tersebut tetapi Rohani Hasan tak menggubris. “Beberapa kali saya hubungi baik melalui telpon maupun WA-nya tapi tidak pernah diangkat atau dibalas, “ujar Sardoni.
Sardoni sendiri di samping sebagai pemerhati yang memiliki kepedulian besar terhadap berbagai permasalahan di daerah ini, istrinya juga menjadi korban dalam kesewenang-wenangan Kadis tersebut.
Secara gamblang Sardoni menjelaskan kronologis pengungkapan kasus itu. Kata dia, dalam investigasi yang dilakukan, menemukan ada beberapa perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala bidang, kepala seksi maupun staf di lingkup Ketahanan Pangan.
Dalam investigasi itu, para pegawai baik ASN maupun P3K benar-benar melaksanakan perjalanan dinas atas dasar surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Plt. Kadis untuk beberapa pegawai lingkup Ketahanan Pangan.
Salah satunya adalah perjalanan dinas Januari tertanggal 5 sesuai SPT untuk 4 orang pegawai negeri dan salah satu PPPK untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Kementerian Pertanian di Jakarta.
Dalam rombongan tersebut ikut pula kepala dinas. Karena pada saat perjalanan itu belum ada pencairan anggaran, maka biaya perjalan menggunakan uang pribadi masing-masing, dengan harapan setelah kembali baru dilakukan proses pencairan sebagai gantinya sesuai SPT yang dikeluarkan Kadis.
Ironisnya, sampai pertengahan tahun berjalan, beberapa SPT terkait dengan perjalanan dinas sejumlah ASN Ketahanan Pangan itu belum dibayarkan.
Kekhawatiran akan adanya dugaan penyelewengan dana perjalanan dinas tersebut karena dalam 2 kali proses pencairan anggaran rutin kantor yang berkaitan dengan operasional khususnya menyangkut perjalanan dinas, belum diberikan hak-hak mereka yang benar-benar melakukan perjalanan dinas.
” Kekhawatiran kami hari ini, melihat realisasi anggaran Ketahanan Pangan dari Rp 216 juta dan 2 kali proses GU yang dilakukan, anggaran hampir habis. Sementara hak-hak pegawai yang sudah melakukan tugas atas perintah kepala dinas, belum dibayarkan,” ujar Sardoni.
Dugaan sementara beberapa perjalanan dinas sudah dicairkan tetapi uangnya tidak diberikan langsung kepada yang bersangkutan.
Rincian perjalanan dinas luar daerah yang belum dibayarkan diantaranya adalah ke Wakatobi dan halo Sultra di kota Baubau. Sebagian sudah dicairkan dan dibayarkan. Lalu yang lainnya kapan?
“Yang ingin kami dengarkan keterangan dari Kepala Dinas adalah apa alasan sehingga kegiatan perjalanan dinas itu dilakukan dalam bentuk kolektif, tetapi pencairannya satu persatu, “tanya Sardoni.
Atas perbuatan itu, Sardoni minta kepada bupati Butur untuk memberikan tindakan tegas terhadap bawahannya dalam hal ini kepala SKPD yang mencoba bermain-main dengan hak-hak pegawainya.
Selanjutnya dia berharap kepada bupati untuk memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap pemanfaatan anggaran perjalanan dinas yang terindikasi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi kepala dinas.
Plt Kadis Ketahanan Pangan Rohani Hasan ketika dikonfirmasi soal dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pembayaran dana SPPD sejumlah stafnya di kantornya Selasa, (5/7) belum berhasil.
Sejumlah staf yang ditemui mengatakan, kadis sedang berada di luar. “Kalau ingin bertemu pak Kadis telpon saja di nomornya pak, “ujar salah seorang staf sambil memberitahukan nomor ponsel Kadis.
Beberapa kali dihubungi baik melalui telepon maupun nomor WhatsApp (WA) nya tapi tidak diangkat atau dibalas. (Red/Dit).
