LINTASSULTRA.COM | Konawe – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi lanjutan terkait penolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Konawe.
Dalam aksi yang dilaksanakan di depan kantor bupati konawe, Senin (22/6/2020) Irfan selaku Jendral lapangan meminta kepada pemerintah Konawe untuk menolak kedatangan 500 TKA, dan mengajak seluruh jajaran masyarakan konawe untuk ikut menolak datangnya TKA asal China tersebut.
Wakil bupati konawe Gusli Topan Sabara atas nama Pemerintah dan pribadinya menyambut damai aksi tersebut dan menerima masa aksi HMI cabang konawe di ruangannya untuk berdiskusi.
Gusli menuturkan bahwa rencana masuknya 500 TKA asal China ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dan kedatangan TKA itu sudah memenuhi protokol kesehatan covid-19. Terkait 500 TKA yang rencananya akan masuk ke konawe pada 23 juni 2020 tersebut adalah tenaga ahli yang telah berpengalaman dibidang pembangunan tungku smelter.
Dengan adanya 500 TKA tersebut pihak perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS akan menerima 3500 tenaga kerja lokal. Hal ini merupakan investasi yang menguntungkan serta dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Konawe.
Gusli Topan Sabara yang dikenal dengan sapaan GTS juga menjelaskan untuk Untuk penerimaan 3500 tenaga kerja lokal harus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Dinas Catatan Sipil Kabupaten Konawe serta pemerintah akan mengutamakan pekerja lokal masyarakat Konawe.
“Saya meminta adik-adik dari HMI untuk turut mengawal pemerintah dalam proses perekrutan tenaga kerja lokal, dan kami dari pihak pemerintah akan transparan mengenai penerimaan TKA yang akan bekerja di Morosi,” tutur Gusli.
Wakil bupati juga berharap kepada masyarakat konawe, jangan mendengarkan isu-isu yang sumbernya tidak jelas, karna itu akan merusak tatanan pemerintah yang sedang berjalan saat ini.
“Saya berharap masyarakat konawe harus bisa percaya kepada kami, semoga apa yang kami upayakan untuk kemakmuran masyarakat konawe dapat tercapai sebagai mana yang masyarakat harapkan,”pungkasnya.(Red/Inal)