Oleh: Faisal Andri Mahrawa
LINTASSULTRA.COM | MEDAN – Kursi wakil presiden yang kosong bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan. Posisi tersebut juga menyimpan dinamika politik yang dapat memengaruhi soliditas koalisi dan keseimbangan kekuasaan di tingkat nasional.
Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), menjadi perhatian publik. Prabowo menyebut perlunya mencari pengganti wakil presiden dan menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa.
Di tengah berkembangnya spekulasi, nama Sufmi Dasco Ahmad ikut mencuat sebagai salah satu figur yang diperbincangkan. Namun, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang akan menduduki kursi tersebut, melainkan bagaimana sosok terpilih mampu menjaga stabilitas pemerintahan, merawat hubungan antarpartai, serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
Pesan Palu dan Pentingnya Kerja Sama Elite
Dalam kesempatan di Palu, Prabowo menekankan pentingnya gotong royong dan kerja sama antarpemimpin. Menurutnya, keberhasilan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya untuk bekerja bersama tanpa memaksakan kehendak masing-masing.
Ia juga meminta Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan moral bangsa untuk memberikan koreksi apabila pemerintah melakukan penyimpangan.
Pesan tersebut sejalan dengan konsep “consociational democracy” yang diperkenalkan ilmuwan politik Arend Lijphart. Dalam konsep ini, stabilitas negara dengan masyarakat majemuk dapat dibangun melalui kesediaan elite politik mengelola perbedaan, berbagi peran, bermusyawarah, dan menahan ambisi kekuasaan.
Dengan demikian, siapa pun yang nantinya mengisi posisi wakil presiden perlu menjadikan semangat kerja sama tersebut sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan.
Modal Politik Sufmi Dasco Ahmad
Nama Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal politik. Sebagai tokoh sentral Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Dasco memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan Prabowo dan memahami dinamika politik di parlemen.
Pengalaman tersebut berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara Istana, partai pengusung, dan fraksi-fraksi pendukung pemerintah.
Dalam perspektif teori koalisi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep “party-government coordination”, yakni kebutuhan pemerintah terhadap figur yang mampu menjaga komunikasi dan koordinasi antarkekuatan politik, terutama ketika kebijakan strategis dibahas dan diputuskan di parlemen.
Namun, kedekatan politik dengan presiden juga perlu diimbangi kemampuan menjaga hubungan yang setara dengan seluruh elemen koalisi.
Resiko Dominasi dan Berkurangnya Keseimbangan
Di balik modal politik tersebut, terdapat sejumlah konsekuensi yang perlu diperhitungkan.
Pertama, apabila Dasco meninggalkan jabatan Wakil Ketua DPR untuk mengisi posisi wakil presiden, parlemen berpotensi kehilangan salah satu figur penting dalam komunikasi politik pemerintahan.
Kedua, muncul kemungkinan persepsi dominasi apabila posisi presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Situasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan representasi partai-partai lain dalam koalisi.
Golkar, misalnya, memiliki 102 kursi di DPR RI periode 2024–2029, lebih banyak dibandingkan Gerindra. Dalam teori “Veto player”, partai-partai besar memiliki kapasitas untuk memengaruhi, menghambat, atau mengubah arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, menjaga perasaan kesetaraan di antara partai koalisi menjadi bagian penting dalam mempertahankan dukungan politik.
Ketiga, pilihan terhadap figur yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan dapat memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ilmuwan politik Robert Michels melalui teori oligarki organisasi mengingatkan adanya kecenderungan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang mengendalikan pengambilan keputusan.
Persoalan ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa konsolidasi pemerintahan tetap berjalan seiring dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Koalisi Besar dan Strategi Menahan Ambisi
Pemerintahan Prabowo didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri atas Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN.
Berdasarkan komposisi DPR periode 2024–2029, tujuh partai tersebut menguasai 470 dari total 580 kursi atau sekitar 81 persen. Sementara itu, PDI Perjuangan memiliki 110 kursi dan berada di luar koalisi pemerintahan.
Besarnya dukungan parlemen menjadi modal politik bagi pemerintah. Namun, koalisi besar juga membawa konsekuensi berupa banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi.
Sikap sejumlah ketua umum partai yang menyerahkan penentuan nama wakil presiden kepada Prabowo dapat dibaca sebagai bentuk penahanan ambisi politik atau “Strategic restraint”.
Artinya, partai-partai memilih menjaga stabilitas koalisi dengan tidak memaksakan kader masing-masing. Meski demikian, dinamika kepentingan tetap dapat muncul dalam pembahasan kabinet, pembagian peran di parlemen, maupun agenda legislasi.
Dengan demikian, kekompakan koalisi tidak cukup hanya terlihat dalam pernyataan politik. Konsistensinya perlu dibuktikan melalui praktik pemerintahan.
Mayoritas Besar dan Tantangan Pengawasan
Dukungan mayoritas di parlemen memang dapat mempermudah pemerintah menjalankan program dan mengamankan kebijakan. Namun, dominasi koalisi tidak otomatis menjamin kualitas demokrasi.
Semakin banyak partai berada dalam pemerintahan, semakin besar pula kebutuhan untuk mengelola perbedaan kepentingan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan. Ketika hampir seluruh partai besar berada dalam lingkaran pemerintahan, ruang kontrol terhadap kebijakan publik harus tetap dijaga.
Dalam prinsip “Checks and balances”, demokrasi membutuhkan lembaga pengawasan yang independen, oposisi yang memiliki ruang menyampaikan kritik, serta kebebasan masyarakat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.
Konsensus politik memang dapat mempermudah pengambilan keputusan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, konsensus berisiko mengurangi ruang evaluasi terhadap kekuasaan.
Ukuran Sebenarnya Bukan Sekadar Loyalitas
Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada aturan dan struktur formal, tetapi juga pada legitimasi atau penerimaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, wakil presiden tidak harus semata-mata menjadi figur yang paling dekat dengan presiden atau paling kuat secara politik. Jabatan itu menuntut kemampuan menjaga komunikasi, mengelola perbedaan, dan memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada pelayanan publik.
Loyalitas kepada presiden memang penting dalam menjalankan pemerintahan. Namun, tanggung jawab terhadap konstitusi, kepentingan rakyat, keterbukaan, dan kesediaan menerima kritik juga tidak boleh diabaikan.
Jika Dasco yang dipilih, terdapat kalkulasi politik yang dapat dibaca dari sisi penguatan koordinasi antara Gerindra, Istana, dan parlemen. Pada saat bersamaan, konsekuensi mengenai keseimbangan koalisi, representasi partai, dan fungsi pengawasan juga perlu menjadi perhatian.
Pada akhirnya, persoalan kursi wakil presiden bukan semata-mata tentang siapa yang akan mendudukinya. Lebih dari itu, keputusan tersebut akan menjadi bagian dari arah perjalanan pemerintahan ke depan.
Apakah konsolidasi kekuasaan tetap memberikan ruang bagi keterbukaan, kritik, dan keseimbangan antarlembaga? Ataukah kepentingan menjaga stabilitas koalisi justru membuat fungsi pengawasan semakin terbatas?
Pesan Prabowo di Palu mengenai gotong royong, kerja sama, dan kesediaan menerima koreksi patut menjadi salah satu ukuran dalam membaca keputusan tersebut.
Sebab, jabatan wakil presiden bukan hanya tentang mendampingi presiden, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan bangsa.(OPINI)
