LINTASSULTRA.COM | BUTUR – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., dan dihadiri oleh Tim Auditor BPK bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Butur tersebut berlangsung di Aula Kantor Sekretariat Daerah Butur, Senin (25/8/2025).
Dalam arahannya, Sekda menekankan agar seluruh pimpinan OPD menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan serta mengurangi perjalanan dinas keluar daerah apabila tidak terlalu mendesak. Hal itu, kata dia, penting untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Harapan kita, hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menghasilkan opini baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga memberikan rekomendasi konkret dalam memperkuat pengendalian internal serta efektivitas pengelolaan aset daerah,” ujar Hardhy.
Sementara itu, Pengendali Teknis Pemeriksa
BPK RI Perwakilan Sultra, Indra Putra Ari Mashar, menjelaskan bahwa pemeriksaan akan difokuskan pada pemahaman proses bisnis manajemen aset, mulai dari penatausahaan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan menilai peran OPD besar dalam pengelolaan aset, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta mengevaluasi langkah digitalisasi penatausahaan aset yang dilakukan Pemkab Butur.
Adapun pemeriksaan lapangan dijadwalkan berlangsung selama 25 hari dengan jumlah auditor sebanyak 6 orang. Tim ini dipimpin oleh Yuni Isna Asriyah selaku Ketua Tim, didampingi Mona Tiur Asihwati Tambunan, Syahrun Mubarak, Ruth Thania Putri Siahaan, Diana Febrianti, dan Naufal Danielwan Rajab.(Red/Admin).
