LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Rahman menanggapi pernyataan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Hermansyah Pagala terkait pernyataannya saat menerima aksi unjuk rasa.
Penyataan itu keluar saat Hermansyah Pagala menerima Maemuna dan mahasiswa yang berunjuk rasa di DPRD Konawe, Kamis (24/3/2022).
“Memang jujur saja, kalau menurut saya sudah tidak percaya lagi BPN,” ujar Hermansyah Pagala yang dilansir dari Tribunsultra.com.
Menurut Hermansyah Pagala, banyak keluhan dari masyarakat jika ada oknum-oknum yang bermain di BPN.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Konawe ini menyebutkan bukan hanya Maemuna yang menjadi korban, tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah mengadu.
Atas pernyataan anggota DPRD tersebut, Muhammad Rahman sangat menyayangkan pernyataan yang menurutnya tendensius atau tidak berdasar, sedangkan dirinya mengakui selama ini keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (lewat Media Sosial) itu cepat di tindak lanjuti.
“Terus terang saya kaget, setiap ada pertemuan dari DPRD kami pasti menghadiri, itu sebagai respon dari keluhan masyarakat. Tapi saya berfikir mungkin itu pernyataan pribadi,” ujar Muhammad Rahman saat saat ditemui di ruangannya, Selasa (29/3/2022).
Ia juga mengatakan jika terdapat keluhan masyarakat yang di terima oleh DPRD kenapa tidak di bahas dalam hearing.
“Setiap ada pertemuan menyangkut pertanahan di DPRD kami kan selalu hadir dan kalo perlu kasi catatan siapa saja yang punya keluhan,” cetusnya.
Lanjut Kepala BPN, terkait persoalan-persoalan yang timbul di pertanahan, pihaknya sangat terbuka.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya mungkin banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan, namun menurutnya pelayanan yang di berikan saat ini kepada masyarakat sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Memang kami mengakui dalam memberikan pelayanan kita belum sempurna, tapi, kita sudah jauh lebih baik dari pada kemarin-kemarin,” kata Kepala BPN Konawe.
“Kami sudah berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dari masyarakat, sehingga mereka kesini dengan muka masam dan pulang dengan keadaan tersenyum atau puas,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan sejak saya bertugas di sini, dirinya sudah memberikan imbauan kepada seluruh pegawai BPN saat rapat agar barang siapa yang datang di loket pengaduan supaya langsung ke ruangannya.
“Kenapa seperti itu, berarti ada yang salah dengan pelayanan kami, namun saat ini keluhan sudah semakin berkurang,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, H. Ardin yang kebetulan saat itu berada di ruangan Kepala BPN Konawe berkomentar, itu mungkin pendapat pribadi Hermansyah Pagala sebagai salah satu anggota DPRD Konawe.
“Saya tidak bisa mewakili pernyataan anggota, karna yang menjadi regulasi juru bicara kelembagaan kedalam dan keluar itu adalah pimpinan DPR kalo itu atas nama DPRD,” kata Ardin.
Lanjutnya, tapi kalo dia mau berpendapat seperti itu, itu juga haknya sebagai anggota DPRD dan tidak bisa kami larang
“Dia pasti punya dalil dan punya alasan sehingga mengeluarkan pernyataan seperti itu,” jelasnya.
Tapi secara kelembagaan DPRD, Ardin menjelaskan pihak DPRD belum melakukan rapat tentang tentang permasalahan tersebut.
“Tapi kami sudah ada agenda dan sudah ada juga pemberitahuan dari Komisi I,” ungkapnya.
Terkait pelayanan di BPN, secara kelembagaan dan pribadinya, Ardin menjelaskan pelayanan di BPN sudah banyak perubahan.
“Dulu saya mengurus sertifikat tanah itu tahunan, tapi sekarang hanya butuh waktu kurang lebih satu bulan,” tutupnya. (Red/Inal).
