LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat terbatas dalam rangka pendistribusian beras pada, Kamis (29/4/2021).
Rapat tersebut di gelar di Ruang kerja Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam tepat tersebut, berapa poin yang menjadi pembahasan adalah pengambilan sikap Pemkab Konawe untuk mengatasi kelebihan stok hasil pertanian padi di Konawe.
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara Mengatakan Bulog sekarang ini yang kapasitasnya penampungannya 5000 ton, jika dikonversi dari gabah kering Bulog hanya dapat menampung 10.000 ton gabah kering.
“Akibat daya tampung Bulog yang hanya mencapai kurang lebih 10000 ton dalam bentuk gabah kering sehingga masih 150 ribu ton yang belum dapat ditampung Bulog,” ungkap Gusli.
Sehingga lanjut Gusli, Pemkab Konawe mengundang dari pihak Bulog untuk bersama-sama mencari Solusinya.
“Kami berharap Bulog dapat mengintervensi pasar agar membeli beras di penggilingan,”
Orang nomor dua di Konawe itu juga menuturkan langkah yang dilakukan Pemkab Konawe yaitu sedang mempersiapkan regulasi kemudian akan ditindaki oleh dinas keuangan, BKD, Perindag, Orpeg, dan Hukum untuk merancang SK bupati tentang mekanisme pendistribusian beras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe yang berjumlah sekitar kurang lebih 7000 orang
“Setiap ASN mempunyai tunjangan beras 10kg perbulannya, jadi kami inginkan setiap ASN tunjangan beras nya langsung dari Bulog dan ini akan mengurangi stok di gudang sekitar 70 ton perbulannya,” kata Wakil Bupati Konawe.
Ia juga mengatakan akan merekomendasikan kepada PT VDNI, PT TPM, dan PT UAM yang karyawannya mencapai 22.000 jiwa membeli langsung beras kelas premium di Bulog, dan itu akan diserap sekitar 220 ton beras perbulannya.
Selain itu, Wakil Bupati Konawe telah memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar SRG yang berada di wonggeduku dapat diambil alih oleh pemerintah daerah agar SRG itu dikelola oleh BUMDES.
“Kami ingin agar SRG itu dikelola oleh BUMDES, dan akan di investasikan sekitar 12 miliar dan itu murni dari dana desa,” jelasnya.
Menurut mantan Ketua DPRD Konawe regulasi yang disarankan untuk BUMDES jika itu berjalan, kemungkinan besar Konawe akan menjadi pioner.
“Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan petani Konawe setiap panen raya, serta kita tidak hanya bertumpu ke Bulog namun kita juga akan bertumpu pada SRG melalui BUMDES,” tutupnya. (Red/Inal).
