LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe mengawali tahun anggaran 2026 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025.
Evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., didampingi Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, dalam Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Konawe Tahun 2025 yang digelar di Aula BKPSDM, Senin (12/1/2026).
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe dan berlangsung secara intensif.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penegasan arah kebijakan pemerintahan daerah ke depan.
Dalam arahannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum lahirnya inovasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia menekankan bahwa pola kerja konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Memasuki tahun ini, setiap SKPD wajib mulai menghadirkan inovasi program untuk memperkuat kinerja dan capaian masing-masing,” tegas Yusran Akbar.
Menurutnya, evaluasi kinerja tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata, tetapi harus terukur melalui hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokus utama yang ditekankan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta penurunan angka kemiskinan, sejalan dengan implementasi 10 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Konawe.
Bupati juga mengungkapkan hasil temuannya selama melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD. Ia menilai adanya korelasi antara intensitas pengawasan dan kualitas kinerja perangkat daerah.
“Dinas-dinas yang sering kita sidak justru laporan kinerjanya relatif baik. Sementara yang jarang tersentuh pengawasan, kinerjanya cenderung biasa saja,” ungkapnya.
Sebagai langkah penguatan pengawasan dan akuntabilitas, Bupati mewacanakan pelaksanaan rapat terbatas (ratas) evaluasi kinerja OPD yang akan digelar secara rutin setiap bulan. Evaluasi tidak hanya ditujukan kepada OPD, tetapi juga kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Ia menegaskan bahwa proyek strategis daerah seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama, Pasar Induk Pangan, serta sejumlah proyek pembangunan lainnya akan diawasi secara ketat dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan.
“Evaluasi bulanan juga harus diterapkan kepada pihak ketiga, terutama pada kegiatan belanja modal. Tidak hanya mengejar target penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dari sisi penguatan manajemen pemerintahan, Bupati mendorong pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah.
Menurutnya, daerah yang memiliki lembaga diklat yang kuat umumnya menunjukkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kebersihan dan kelayakan lingkungan kantor pemerintahan sebagai cerminan budaya pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik dimulai dari hal mendasar, salah satunya kebersihan dan kelayakan kantor. Ini adalah wajah pelayanan kita,” pesannya.
Menutup arahannya, Bupati Yusran Akbar mengajak seluruh jajaran OPD untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Ia juga meminta setiap OPD mengoptimalkan ruang rapat sebagai pusat evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.(Red/Admin).
