LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Wakil bupati Buton Utara (Butur) Kompol purnawirawan Ahali, SH. MH menyatakan, rembuk Stuunting merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stuunting.
Pernyataan tersebut disampaikan wakil bupati dalam pidatonya saat membacakan sambutan bupati pada acara rembuk stuuting tingkat Butur di aula Bapeda Selasa, 27 Juni 2023.
Menurut wakil bupati, masalah stuunting di Kabupaten Buton Utara (Butur) harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan daerah menjadi generasi yang unggul, beradaya saing dan berkualitas. Hal tersebut sebagai wujud komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan penurunan stuunting.
Lebi jauh wakil bupati menjelaskan, pada tahun 2023, angka prevalensi stuunting Butur adalah 32 koma 2 persen berada di atas angka prevalensi stuunting provinsi yang hanya 27 koma 7 persen dan nasional 21 koma 6 persen.
Dikatakan, salah satu langkah positif yg dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penurunan stuunting adalah menerbitkan peraturan bupati nomor 36 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stuunting.
Peraturan itu ditindaklanjuti dengan pembentukan tim percepatan penurunan stuunting baik tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa.
Sementara itu, ketua tim penggerak PKK Dra. Hj. Muniarty M Ridwan dalam sambutannya mengatakan, saat ini, satu dari tiga balita di indoesia mengalami stuunting.
Hal tersebut bukan merupakan persoalan bangsa di masa sekarang ini saja, tetapi menyangkut masa depan bangsa kususnya Butur sebab visi indonesia emas 2045 sulit dicapai jika anak-anak bangsa mengalami stuunting atau terganggu perkembnagan kognitif dan kesehatannya.
Menurut Muniarty, stuunting adalah kondisi gagal tumbuh atau terhambat perkembangan pada anak usia di bawa lima tahun yang biasa disebut balita kurang gizi.
Penanganan Stuunting adalah tugas dan tanggungjawab bersama. Mulai dari pemerintah, keluarga dan individu. Karena itu bersama kita untuk menangani dan mencegah stuunting pada anak anak sesuai pertumbuhan dan perkembngannya. ” Melalui program pemerintah dalam penanganan serta pencegahan suunting mari kita bekerjasama agar keluarga kita terhindar dari stuunting, “himbau Muniarty.
Ketua panitia kegiatan Kisman dalam laporannya menyampaikan, untuk berhasilnya program itu dalam prakteknya di lapangan, pengelola program stuunting harua mampu menyamakan persepsi dan meminta dungkuan terhadap semua pihak, utamanya lokus stuunting.
Untuk diketahui peserta rembuk stuunting adalah para pimpinan OPD, camat dan kepal desa. Sementara narasuber berasal dari pejabat instansi teknis yang kompoten di bidang stuunting seperti Depag, Dinas Kesehatan, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Red/Ton).