LINTASSULTRA.COM | BUTUR – Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Kompol purnawirawan Ahali, SH. MH mengatakan, pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan wakil bupati saat membuka seminar pendahuluan penyusunan dokumen review strategi sanitasi kabupaten (SSK) Buton Utara tahun 2023 Oleh Dinas PU dan tata ruang di hotel Sara’ea Senin, (19/6/2023).
Menurut Ahali, Sanitasi di Butur masih minim atau jauh dari harapan masyarakat karena itu pemerintah daerah terus merencanakan program pembangunan sanitasi secara berkesinambungan.
“Pembangunan sanitasi sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah, mulai dari kabupaten sampai ke desa harus memperhatikan setiap usulan masyarakat terkait sanitasi,” imbuh Ahali.
Dikatakan, meski penanganan sanitasi itu merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat juga tidak boleh larut dan manja terhadap keberpihakan pemerintah.
Ahali melihat, sejauh ini masih ditemukan dibeberapa wilayah di pemukiman warga yang kurang bagus penanganan sanitasinya akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap dampak yang timbul akibat sanitasi buruk.
Diantaranya adalah faktor kebiasaan membuang sampah disembarang tempat serta timbulnya rasa malas untuk memiliki sanitasi yang baik. Sebab biaya sanitasi bagi setiap rumah tangga lebih rendah dibandingk kebutuhan lain dalam rumah.
Untuk mensukseskan program sanitasi tersebut, pemerintah khususnya para kepala desa tidak boleh bosan dan cepat putus asa dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membangun dan memelihara sanitasi.
“Kepala desa harus dapat menyadarkan dan memberikan pencerahan terhadap warga tentang pentingnya sanitasi,” ujar Ahali.
Diakhir sambutannya, Wabup berpesan agar dengan adanya program sanitasi yang baik maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membuang kotoran disembarang tempat.
Sementara itu ketua panitia penyelenggara Sitti Syamsiar, ST dalam laporannya menjelaskan, peserta seminar adalah berasal dari pimpinan atau perwakilan OPD yang teknis yang ada hubungannya dengan kesanitasian seperti dinas kesehatan, lingkungan hidup, Bapeda, pemerintah kecamatan dan desa. (Rls).
