LINTASSULTRA.COM | KONUT – Dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama dengan Bank Indonesia melaksanakan High Level Meeting (HLM) membentuk Tim Percepatan Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Labengki Nirwana Resort pada, (5/8/2022) yang dihadiri langsung oleh Bupati Konut Ruksamin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Doni Septadijaya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati, Direktur Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Elsya Chani serta Pemerintah Desa Labengki.
Saat acara berlangsung, Bupati Konut menyampaikan seluruh laporan terkait kondisi ekonomi makro di wilayahnya yang saat ini berada di angka 4,59 dan berada di urutan ke empat di Sultra.
Sedangkan PDRB Konut yang merupakan pemasok terbesar ke-15 di Pulau Sulawesi atau ke empat terbesar di Provinsi Sultra dengan penyumbang terbanyak dari sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
Ruksamin juga memaparkan Aktifitas keuangan Pemkab Konut telah mencapai kurang lebih 90% non tunai antara lain pbayaran gaji, TPP, serta pencairan keuangan menggunakan aplikasi satker pada Bank Sultra. Selain itu pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sudah menggunakan system host to host, ATM, dan m-banking.
Kata dia, sedangkan untuk pajak hotel dan rumah makan pengawasannya sudah menggunakan alat box perekam pajak online, namun saat ini perekam pajak online masih terkendala akibat jaringa. Namun Pemkab Konut masih terus melakukan pembenahan.
Terkait perkembangan pelaksanaan transaksi non tunai, Ruksamin mengapresiasi BI yang telah berupaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan di Pemerintahan mengingat banyak manfaat/keuntungan dari penggunaan transaksi non tunai ini, terutama dalam upaya perbaikan E-Goverment yang hanya bisa dilakukan apabila system pembayaran dilakukan dengan non-tunai atau berbentuk elektronik.
“Dengan aktifitas seperti ini, maka berbagai isu yang menjadi kekhawatiran dalam pemerintahan akan bisa kita atasi,” tutur Ruksamin.
Lanjut Bupati dua periode di Konut, system pembayaran transaksi non-tunai ini akan ditindaklanjuti lebih spesifik oleh jajarannya di daerah dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak terkait antara lain pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Diharapkan dengan adanya Digitalisasi ini, dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan sekaligus dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Ruksamin berharap pihak Bank Indonesia dapat melakukan pendampingan untuk berkonsultasi. “Pemerintah kabupaten Konawe Utara siap untuk menjadi Lokus dan menjadi Pilot Projeck untuk Pelaksanaannya,” katanya.
Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan MOU dengan PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses tentang Digitalisasi Layanan System Pembayaran Menggunakan Kanal QRIS dan Kanal Pembayaran Lainnya dan juga penyerahan langsung QRIS kepada pihak Resort dan Home Stay, Jasa penyewaan Perahu dan Masjid yang berada di wilayah Labengki.(Red/LS).
