LINTASSULTRA.COM | Butur – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Buton Utara (Butur) disorot oleh sejumlah panitia penyenggara.
Pasalnya, kegiatan yang menelan anggaran miliyaran rupiah itu tidak disaksanakan secara terbuka dan transparan. Salah satunya adalah honor atau uang saku panitia yang tidak disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa (DPMD) selaku penyelenggara kegiatan.
Sorotan tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPMD Bahtiar. Alasannya karena honor penyenggara Bimtek telah dimasukan dalam anggaran panitia Pilkades pada masing-masing desa.
Hal tetsebut sangat disayangkan apabila tidak dibayarkan, sebab mereka (pelenggara) telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi dari tempat masing-masing menuju lokasi pelaksanaan Bimtek di Ereke.
Selain keluhan itu, beberap staf DPMD dan instansi teknis lainnya seperti Kesbang pol tidak dilibatkan.
Untuk diketahui, jumlah anggaran tahapan sampai pelaksanaan pemungutan dan penetapan Kepala Desa terpilih pada setiap desa adalah sebesar kurang lebih 13 juta rupiah. Jumlah tersebut sesuai asumsi panitia penyelenggara sangat kecil.
Bimtek yang dilaksanakan di aula Bapeda tersebut dimulai Kamis, (10 -12/3) dan dibagi dalam tiga tahapan. Setiap tahapan terdiri dari dua kecamatan. Untuk tahap pertama yakni Kecamatan Kambowa dan Kulisusu. Selanjutnya Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara dan Bonegunu.(Red/ton).
