LINTASSULTRA.COM | Badan Pemeriksa Keuangan Repubkik Indonesia ( BPK – RI) perwakilan Sulawesi Tenggara menyematkan kabupaten konawe utara sebagai pengelolaan keuangan terbaik. Sehingga BPK-RI memberikan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) selama empat kali berturut – turut dimulai dari tahun 2017.
Pemberian WTP kepada pemda konut itu berlangsung dikantor BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara yang diterima langsung Bupati Konut, H. Ruksamin ,pada senin ( 31/5/2021).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Konut, Ir. Marthen Minggu , SP, M. Si, IPM mengatakan, pemberian WTP oleh BPK-RI kepada pemda konut karena dilihat dari segi pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan sesuai aturan yang berlaku
Terkait soal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konut, Marthen Minggu mengatakan, faktor besar raihan WTP karena anggaran dikelolah secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku baik secara administrasi dan lainnya. Sehingga WTP mampu dipertahankan.
Dikatakan mantan penyuluh pertanian ini, sejak kepemimpinan H. Ruksamin pengelolaan keuangan di konut belum pernah mengalami defisit bahkan selalu mendapatkan penambahan anggaran puluhan milyar dan kenaikan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah yang mencapai ratusan milyar.
“ Hingga saat ini pengelolaan anggaran di pemda tidak ada interfensi dari pimpinan. Tidak ada isitilah titipan-titipan, jika dalam pengurusan tidak memenuhi syarat maka kami tidak akan cairkan. Saat ini semua kegiatan fisik maupun non fisik kita bayar,” jelasnya.
Masih kata mantan kepala Bawasda ini, untuk mempertahankan predikat WTP maka, dia meminta kepada seluruh kepala Organisi Perangkat Daerah (OPD ) yang mengelolah anggaran
“Coba kalau diintervensi jelas keuangan di Konut akan minim dan dapat disclaimer terus dari BPK. Yah, tentunya kita harus salut selama saya di BKAD beliau tidak pernah sama sekali mengendalikan keuangan, tidak menggunakan jabatan sesuka hatinya. Semua bergerak secara profesional,” tambahnya.
Selain itu, Marthen juga berharap agar seluruh jajaran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang mengelola anggaran terus bekerja dengan baik dan kompak mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Intinya administrasi pengelolaan anggaran. (Red/LS)
