Dugaan Kolusi dan Nepotisme Warnai Pengangkatan Plt Kades Serta Lurah di Kecamatan Bonegunu

0
824

LINTASSULTRA.COM | Butur – Isu tak sedap kembali melilit pengangkatan sejumlah pelaksana tugas (Plt) Kepala desa (Kades) di Kecamatan Bonegunu. Sebelumnya diberitakan tentang adanya dugaan pungli di Kecamatan Kambowa, kini masyarakat Bonegunu yang angkat suara. Mereka menilai bahwa pengangkatan lurah dan Plt Kades di Kecamatan Bonegunu syarat dengan kolusi dan nepotisme.

Tak tanggung-tanggung, dugaan kolusi dan nepotisme tersebut disuarakan lagsung oleh wakil rakyat alias anggota DPRD Kabupaten Buton Utara Nasri. Wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat itu mengaku kesal dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati dalam pengangkatan Lurah dan Plt Kades di kecamatan bonegunu.

Nasri yang berasal dari partai Demokrat itu menilai bahwa, kebijakan terhadap pengangkatan Lurah Bonegunu dan Plt Kades Gunung Sari serta Rantegola tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kearifan lokal.

Pasalnya ketiga orang yang diangkat untuk menjabat di wilayah itu semuanya di inpor dari Kecamatan Kambowa, sehingga muncul dugaan kolusi dan nepotisme. “Seharusnya jika tidak ada putra daerah dari tiga wilayah itu yang belum memenuhi syarat boleh dicarikan dari desa lain yang penting masih dalam wilayah Kecamatan Bonegunu. Saya bingung dan kecewa melihat kebijakan ini “ujar Nasri.

Menurut Nasri, dari sudut pandang aturan kepegawaian, kebijakan itu tentunya tidak ada pelanggaran, tetapi dari prespektif etika dan komitmen politik sesuai dengan janji-janji kampanye beberapa waktu lalu yakni pemberdayaan sumber daya lokal itu jelas sangat bertentangan. Parahnya lagi yang abis berjanji yang mengingkari. Hal tersebut menjadi catatan buruk di awal pemerintahan Ridwan Zakariah – Ahali sebab janji itu tertuang dalam visi yakni adil dan sejahtera. Jika hal tersebut tidak secepatnya diperbaiki akan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Butur ke depan.

Lebih jauh Nasri menjelaskan, jika pengangkatan para pejabat itu mengedepankan asas keadilan dan kearifan lokal maka tidak mungkin menempatkan orang dari luar desa atau kecamatan yang tidak mengetahui karakter atau kultur masyarakat di wilayah itu. Sebab sekecil apapun apabila terjadi permasalahan akan berimplikasi pada program pembangunan.

Sementara itu ketua DPRD Butur yang juga berasal dari Dapil yang sama, Diwan, S.Pd ketika dimintai tanggapannya soal kisruh pengangkatan sejumlah Plt Kades memilih no komen. Padahal masyarakat menaruh harapan besar terhadap wakil mereka di parlemen untuk menyuarakan atau memberi warning kepada bupati dan wakil bupati apabila ada kebijakan yang tidak pro rakyat. “Belum waktunya saya mau komentari hal itu. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan,” kata Diwan.(Red/***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here