LINTASSULTRA.COM | KONUT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar musyawarah pembangunan regional di salah satu Hotel ternama di Kota Kendari pada, Senin (19/4/2021).
Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2022 dengan tema ‘Menuju Pemulihan Ekonomi Sulawesi tahun 2022’ yang diikuti langsung oleh oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kegiatan yang dilakukan secara virtual itu dihadiri oleh Ketua Penggerak PKK Sultra, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Barat, perwakilan Gubernur Sulawesi Utara dan perwakilan Gubernur Gorontalo, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI dan Forkopimda Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya, pelaksanaan musyawarah pembangunan regional untuk Sulawesi dilakukan di Gorontalo dan kini giliran Sultra menjadi tuan rumah dimana dalam acara tersebut masing-masing Gubernur Se-Sulawesi mempresentasekan program-program yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2021 serta perencanaan tahun 2022 hingga program kerja pembangunan jangka panjang.
Yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pertanian serta Kepala Bappenas.
Tema Pemulihan Ekonomi adalah hasil dari penyesuaian atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan oleh Kemendagri atas Program Presiden RI.
Atas penyesuaian RKP yang telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Kemendagri, Kabupaten Konawe Utara (Konut) sebelumnya telah melaksanakan Musrenbang lebih dulu pada tanggal 6 April 2021 yang mengangkat tema Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur Dan Penguatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah.
Menurut Pemerintah Kabupaten Konut, Program kerja yang akan dilaksanakan dengan sumber APBN yang nilainya melebihi jumlah APBD.
Hal tersebut menurut Pemkab Konut menandakan terwujudnya sinergitas yang berawal dari usulan pemerintah daerah menjadi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kembali kepada pemerintah daerah kabupaten dengan bentuk program kerja yang akan tersusun dalam RPJMD. (RED/LS).
