DPC Projo Konawe Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Honor Aparat Desa

0
218

LINTASSULTRA.COM | KONAWE – Ormas Pro Jokowi (Projo) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Konawe Kamis, (9/7/2020). Mereka menuntut pembayaran honor aparat desa yang hingga Juli 2020 ini sudah memasuki bulan ke 17.

Kabid Hukum Politik dan HAM Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Abiding Slamet dalam orasinya mempertanyakan anggaran honor aparat desa yang setiap tahunnya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

“Dikemanakan anggaran honor aparat. Sudah jelas sekali bahwa sumber dana dari honor aparat tersebut bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebesar sepuluh persen. Uangnya ada, kenapa tidak dibayarkan,” kata Abiding Slamet dalam orasinya.

Sementara itu Ketua DPC Projo Konawe Irvan Umar mengatakan bahwa, payung hukum yang mengatur honor aparat desa sangat jelas tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4 yang menjelaskan bahwa ada hak aparat desa 10 persen dari APBD.

“Hal ini harus ada penjelasan kemana anggaran dimaksud. Apa masalahnya sehingga honor aparat desa tidak dibayarkan sementara anggaran ada 10 persen dari APBD,” kata Irvan.

Di hadapan wakil rakyat, Ormas besutan presiden Joko Widodo ini meminta penjelasan kepada DPRD Konawe selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan terkait aliran dana yang seharusnya menjadi hak para aparat desa tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Konawe Kadek Rai Sudiani mengatakan, honor aparat desa tersebut sudah menjadi pembahasan DPRD dengan pemerintah daerah dalam setiap rapat pembahasan anggaran.

Hanya saja kata dia, sampai saat ini pemerintah daerah melalui instansi teknis selalu menjanjikan bahwa honor aparat ini akan segera dibayarkan. Namun sampai saat ini pemda Konawe belum memenuhi janjinya kepada DPRD maupun aparat itu sendiri.

“Setau saya, hampir setiap pembahasan APBD persoalan ini selalu dibahas di internal dewan. Namun sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas,” kata politikus Gerindra ini didampingi Ketua Komisi I DPRD Beny Setiadi Burhan.

Menurut Kadek sapaan akrabnya, DPRD Konawe akan melibatkan Komisi I dan II untuk menyelesaikan persoalan honor aparat desa yang sudah 17 bulan belum dibayarkan.

“Supaya ini tidak berlarut-larut, besok (Jumat-red) kita akan rapat dengar pendapat. Saya harap rekan-rekan Projo hadir. Undangan hari ini juga kami buat untuk dibagikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Projo menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPKAD. Di tempat tersebut Projo sempat mencari Kepala BPKAD sampai di ruangannya. Setelah yang dituju tidak berada di tempat, massa aksi kemudian menuju kantor Bupati Konawe.

Massa aksi kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keny Yuga Permana mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa yang saat aksi lagi menjalankan tugas di Kendari.

“Pada intinya pak bupati mengatakan bahwa honor aparat ini sudah menjadi utang daerah dan wajib untuk dibayarkan. Hanya saja saat ini masa pandemi Covid-19 sehingga belum dapat dipastikan kapan akan diselesaikan. Tapi yang jelas Pemda akan segera membayarkan honor aparat desa,” pungkasnya.(Red/Inal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here