Lintassultra.com,Unaaha – Setelah melalui proses panjang akhirnya , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe gelar Rapat Paripurna Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada,Jumat (04/01/2019) sekira pukul 10:00 Wita.
Rapat Paripurna Penyempurnaan RAPBD Konawe tahun 2019 dipimpin langsung Ketua DPRD H.Ardin didampingi Wakil Ketua I Rusdianto dan Wakil Ketua II H.Alaudin. Rapat Paripurna Dewan ini sempat molor satu jam dari jadwal. Berdasarkan undangan yang beredar, rapat tersebut sejatinya digelar pada pukul 09:00 Wita di Aula Gedung H.Abdul Samad.
Dari 30 anggota DPRD Konawe, tercatat hanya 17 anggota termasuk unsur pimpinan yang hadir. Namun Ketua DPRD Konawe yang bertindak sebagai pimpinan sidang, Ardin menjelaskan kepada seluruh peserta rapat bahwa tidak ada lagi persoalan kuorum karena berdasarkan regulasi yang baru, APBD dianggap sah sejak ditandatanganinya nota kesepahaman pada 30 November 2018 lalu.
Rapat Paripurna Dewan ini dihadiri 3 pimpinan (Ketua H.Ardin, Wakil Ketua I Rusdianto, Wakil Ketua II, H.Alaudin) dan 14 anggota DPRD, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, Kajari Konawe, Saiful Bahri Siregar Pj Sekda Konawe, Ferdinand, Sekretaris Dewan, H.Arif Badi serta kepala Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD) lingkup Pemda Konawe.
Menurutnya, apa yang dilakukan hari ini Rapat Paripurna penyempurnaan RAPBD sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
“Yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan Permendagri No.38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019,” katanya. Selain itu lanjutnya, juga sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara N0.667 tahun 2018 tentang evaluasi Raperda APBD Konawe serta peraruran Bupati Konawe tentang penjabaran APBD kabupaten Konawe Tahun anggaran 2019,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meregistrasi RAPBD Kabupaten Konawe dengan Nomor Register 23 tahun 2018 tertanggal 27 Desember 2018. Sehingga RAPBD 2019 tersebut tinggal disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati Konawe paling lambat 7 hari setelah diserahkan hasil evaluasi dan nomor registrasi tersebut.
Dikatakan Ardin, setelah diregistrasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka RAPBD Konawe tahun anggaran 2019 sah untuk dilaksanakan.
“Tentunya ditindaklanjuti hasil evaluasi Provinsi terlebih dahulu, baru kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) oleh Bupati Konawe sesuai PP No. 12 tahun 2018,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara dalam sambutannya mengatakan bahwa APBD Konawe untuk tahun 2019 ini mencapai angka Rp.1,7 triliun. Angka ini naik 23 persen bila dibandingkan dengan APBD 2018 yang hanya sebesar Rp.1,4 triliun.
Selain itu, Gusli mengajak kepada pihak legislatif untuk bersama sama mensukseskan program daerah, salah satunya RPJMD yang telah ditetapkan.
” Seperti program sejuta ekor sapi untuk rakyat, dan masih banyak lagi program lainnya, ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun menuju Konawe yang gemilang,” Ungkapnya.
Lanjut mantan Ketua DPRD Konawe ini, APBD Konawe tahun ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dengan harapan pertumbuhan ekonomi menyentuh dua digit atau minimal 10 persen.
Untuk itu, Pemda Konawe mengalokasikan anggaran sebesar Rp.144 juta untuk tiga instansi. Ketiga Instansi yang mendapat anggaran prioritas tersebut yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
Kebijakan anggaran tersebut diyakini mampu mengangkat perekonomian masyarakat Konawe. Mengingat masyarakat Konawe mayoritas adalah Petani ( petani penggarap, nelayan dan peternak).
“Kita harapkan, mari kita bekerja sama, kita menjaga dan melaksanakan jalannya pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Konawe,” kata Gusli seraya menutup sambutannya.****
